BISA (Bersih, Integritras, Sinergi dan Akuntabel)

Logo Artikel

Pengawasan Reguler dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pengawasan Reguler dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Diposting pada

Rabu, tanggal 21ย Septemberย 2012ย Pengadilan Agama Wonogiri mendapat kunjungan olehย Hakim Pengawas beserta Tim Pengawasan dariย Pengadilan Tinggi Agama Semarang bapakย Drs. H. Hassanudin, S.H.,M.H., beliau didampingi oleh Tim Pembinaan dan Pengawasanย  dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tujuan kedatangan beliau dan rombongan dalam rangka melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Wonogiri sesuai dengan Surat Tugas Nomor;ย W11-A/3616/PS/VIII/2022, tanggalย 26 Agustus 2022, kedatangan rombongan disambut oleh Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Bapak Nur Amin, S.Ag.,M.H.ย beserta jajarannya langsung menuju ruangย Ketuaย yang telah di sediakan.

  Dalam ruang pertemuan telah hadiri, bapak dan ibu hakim, pejabat struktural dan Fungsional serta karyawan/karyawati Pengadilan Agama Wonogiri, awal pertemuan ketua Pengadilan Agama Wonogiri memberikan kata sambutan, dalam kata sambutan beliau menyampaikan keadaan kantor baik fisik maupun sarana dan prasarana, SDM serta system kerja aparatur Pengadilan Agama Wonogiri dari awal beliau bertugas sampai dengan keadaan kantor sekarang ini, banyaknya hambatan yang di tempuh dalam mencapai kemajuan untuk kantor Pengadilan Agama Wonogiri dengan anggaran yang serba sangat terbatas, diakhir sambutan  beliau menghimbau semua yang hadir untuk memanfaatkan kunjungan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang istimewa ini untuk menambah ilmu bagi kita semua kemudian Ketua Pengadilan Agama Wonogiri mempersilhakan bapak Drs. H. Hassanudin, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk memberikan pengarahan

  Diawal pengarahan bapak Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang menceritakan suka duka perjalanan kariernya hingga sampai menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, selanjutnya beliau menyampaikaan beberapa hal tentang terkait dengan tupoksi sebagai apartur Pengadilan Agama Wonogiri, untuk bekerja dengan baik mengikuti perkembangan teknolgi sesuai keinginan Dirjen Badilag kita dituntut terkait pelayanan, pelayanan Internal dan Ekternal, pelayan Internal dibawah komando Sekretaris  berikan pelayanan yang baik di lingkup Internal yang mencakup kepentingan  Hakim, Pejabat dan semua pegawai dilingkungan Kantor Pengadilan Agama Wonogiri sedangkan pelayanan ekternal dikamando oleh Panitera supaya memberikan pelayanan yang baik  kepada masyarakat pencari keadilan. Dalam akhir arahannya Wakil Ketua dan Tim Pembinaan Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyempatkan diri untuk bersalaman dengan Hakim dan pejabat lainya, pertemuan ditutup dengan membaca Hamdalah.

Kerja Bakti Jum’at Bersih Pengadilan Agama Wonogiri

Diposting pada

Jum’at, 16 September 2022
Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa “๐˜’๐˜ฆ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ช๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฃ๐˜ข๐˜จ๐˜ช๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ณ๐˜ช ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ”, oleh karena itu, seluruh aparatur di Pengadilan Agama Wonogiri selalu berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan taraf kebersihan, kerapian, dan keindahan di Pengadilan Agama Wonogiri.

Hal ini pun dibuktikan oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Wonogiri, mulai dari ketua sampai PPNPN, tanpa terkecuali, dengan melakukan kerja bakti membersihkan seluruh area Pengadilan Agama Wonogiri, yang terdiri dari halaman upacara, halaman depan, dan juga ruang kerja masing-masing.

Kegiatan bersih-bersih di lingkungan Pengadilan Agama Wonogiri ini juga sekaligus untuk memperingati ๐˜ž๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜Š๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ฑ ๐˜‹๐˜ข๐˜บ ๐˜๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ช๐˜ข 2022, dengan gerakan aksi memungut sampah dan membersihkan lingkungan sekitar, demi terwujudnya Indonesia Bersih & Bebas Sampah.

Monitoring dan Evaluasi Kinerja PPNPN oleh Ketua Pengadilan Agama Wonogiri

Diposting pada

Jum’at, 16 September 2022
Menindaklanjuti surat dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI nomor 594/Bua.2/07/09/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Sosialisasi Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, Nur Amin, S.Ag., M.H., didampingi oleh Bapak Sekretaris, Suroso, S.H., M.M., dan Ibu Kasubbag Kepegawaian, Evi Komalasari, serta PPNPN Pengadilan Agama Wonogiri, mengikuti rapat koordinasi Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya secara virtual bertempat di media center Pengadilan Agama Wonogiri.

Hal ini pun dibuktikan oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Wonogiri, mulai dari ketua sampai PPNPN, tanpa terkecuali, dengan melakukan kerja bakti membersihkan seluruh area Pengadilan Agama Wonogiri, yang terdiri dari halaman upacara, halaman depan, dan juga ruang kerja masing-masing.

Dalam rapat koordinasi ini, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI melakukan sosialisasi terkait proses dan mekanisme pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Mahkamah Agung melalui Aplikasi Pendataan Non ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN), mengingat masih terdapatnya kendala yang dialami dalam pendataan Tenaga Non ASN.

Yurisprudensi

Diposting pada

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaian suatu perkara yang sama.Lahirnya Yurisprudensi karena adanya peraturan peraturan UU yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Hakim dalam hal ini membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Jadi, putusan dari hakim terdahulu ini yang disebut dengan yurisprudensi. Yurisprudensi diciptakan berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, UU ini menyatakan : pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.   Terdapat beberapa macam yurisprudensi, macam macam yurisprudensi tersebut sebagai berikut.

Yurisprudensi Tetap 

Yurisprudensi Tetap adalah suatu putusan dari hakim yang terjadi oleh karena rangkaian putusan yang sama dan dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara.Yurisprudensi Tidak Tetap Pengertian Yurisprudensi Tidak Tetap ialah suatu putusan dari hakim terdahulu yang tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan. Yurisprudensi Semi Yuridis Pengertian Yurisprudensi Semi Yuridis yaitu semua penetapan pengadilan yang didasarkan pada permohonan seseorang yang berlaku khusus hanya pada pemohon. Contohnya : Penetapan status anak. Yurisprudensi Administratif Pengertian Administratif adalah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang berlaku hanya secara administratif dan mengikat intern di dalam lingkup pengadilan.    

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Pedoman Perilaku Hakim

Diposting pada

 Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

  • Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

  • Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

  • Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

  • Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku

  • Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik

  • Bertanggung Jawab

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

  • Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

  • Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.Disiplin tinggi akanmendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakantugas,ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

  • Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

  • Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Download disini

Pedoman Organisasi dan Administrasi

Diposting pada

1. Pedoman Pengelolaan Administrasi

1.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
2.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No18 Th.2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
3.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
4.Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5.Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
6.Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
7.SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang ย Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama

2. Pedoman Pengelolaan Pegawai

1.Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI
2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3.PP-No.-34-Tahun-2014-PEROBAHAN-PERATURAN-GAJI-PNS
4.UNDANG-UNDANG-No.-5-TAHUN-2014-TENTANG-APARATUR-SIPIL-NEGARA
5.PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA Pensiun
6.SURAT KEPALA BKN NOMOR K.26-30 V.7-3 99 – BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
7.Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
8.SK Kabawas Nomor 43_2013 tentang Pedoman Audit Kinerja Dan Penilaian Integritas
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

3. Pedoman Pengelolaan Keuangan

1.Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
2.Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.
3.Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
4.Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.
5.Peraturan Menteri Keuangan RI No.113/ PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.
6.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
7.PMK Nomor 32_PMK.02_2018_SBM TA 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019
8.PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018

4. Pedoman Lainnya

1.Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
2.Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
3.Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.
4.Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.
5.Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6.Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.

Prosedur Pelayanan Informasi

Diposting pada

Dasar Hukum : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

A. PERSYARATAN

  1. Pemohon lnformasi wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan permintaan lnformasi berupa:
    • Pemohon Informasi perorangan paling kurang melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dar i dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
    • Pemohon Informasi badan hukum paling kurang melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau
    • Pemohon Informasi kelompok orang/ organisasi kemasyarakatan harus melampirkan surat kuasa khusus dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa dan penerima kuasa.
  2. Dalam hal permohonan Informasi diajukan oleh warga negara/badan hukum asing, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    • warga negara asmg paling kurang melampirkan identitas diri atau izin tinggal sementara, paspor dan dokumen pendukung kepentingan terhadap Informasi yang dimohonkan; atau
    • badan hukum asing paling kurang melampirkan fotokopi akta pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dokumen pendukung kepentingan terhadap Informasi yang dimohonkan.
  3. Petugas Informasi harus membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.
  4. Khusus Informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke pengadilan pengaju apabi la tidak tersedia secara elektron ik dalam SIP.
  5. Pengadilan menyediakan sarana dan prasarana permintaan Informasi Publik dengan memperhatikan aksesibilitas bagi
    Penyandang Disabilitas.
  6. Pengadilan wajib menyediakan sarana dan prasarana permintaan Informasi Publik dengan dukungan teknologi informasi.

B. PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

  1. Permohonan Informasi Publik diajukan secara elektronik melalui e-LID atau secara nonelektronik.
  2. Pemohon mengisi formulir permohonan Informasi dan Pengadilan memberikan salinannya kepada Pemohon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
  3. Permohonan Informasi secara nonelektronik dilakukan dengan cara:
    • Pemohon datang langsung ke layanan meja informasi; atau
    • Pemohon mengisi formulir permohonan Informasi dan mengirimkannya melalui surat tercatat kepada PPID.
  4. Formulir permohonan lnformasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling kurang memuat :
    • nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permintaan Informasi Publik diregistrasi;
    • nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya;
    • nomor induk kependudukan sesua1 kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    • alamat;
    • nomor telepon/ponsel;
    • surat kuasa khusus dalam hal permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;
    • rincian Informasi yang diminta;
    • tujuan penggunaan Informasi;
    • cara memperoleh Informasi; dan
    • cara mengirimkan Informasi.
  5. Petugas Layanan Informasi mengisi register permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
  6. Dalam hal Pemohon Informasi datang langsung dan termasuk Penyandang Disabilitas, pengisian formulir permohonan Informasi Publik dapat dibantu oleh Petugas Layanan Informasi.
  7. Petugas Layanan Informasi langsung meneruskan dokumen permohonan Informasi kepada PPID Pelaksana.
  8. PPID dibantu PPID Pelaksana melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan dicatat dalam register permohonan Informasi Publik.
  9. Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, PPID menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk diberitahukan kepada Pemohon melalui Petugas Layanan Informasi secara elektronik atau nonelektronik.
  10. Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 9 paling lambat 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima dan jika dalam tempo waktu tersebut Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan, Petugas Layanan Informasi atas perintah PPID memberikan catatan pada register permohonan Informasi Publik tanpa harus menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik yang diajukan.
  11. Dalam hal Informasi yang dimohonkan belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka di dalam DIP, PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  12. Dalam hal permohonan ditolak, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak menerima permohonan, PPID melalui Petugas Layanan Informasi menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi secara elek tronik atau nonelektronik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
  13. Dalam hal permohonan diterima, PPID meminta PPID Pelaksana memperkirakan waktu dan biaya yang diperlukan untuk menggandakan Informasi yang diminta, selanjutnya paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak menerima permohonan, PPID melalui Petugas Layanan lnformasi secara elektronik atau nonelektronik menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi, sebagaimana tercan tum dalam Lampiran VI.
  14. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 paling kurang memuat:
    • Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
    • keterangan badan publik yang menguasai Informasi yang diminta dalam hal Informasi tidak berada di bawah penguasaannya;
    • menerima atau menolak permintaan Informasi Publik yang disertai dengan alasan;
    • bentuk Informasi Publik yang tersedia;
    • biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan Informasi Publik yang diminta;
    • waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang diminta;
    • penjelasan atas penghitaman/ pengaburan Informasi yang diminta bila ada;
    • permintaan Informasi Publik diberikan sebagian atau seluruhnya; dan
    • penjelasan apabila Informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.
  15. Petugas Layanan Informasi memberikan kesempatan kepada Pemohon Informasi apabila ingin melihat terlebih dahulu Informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak Informasi tersebut.
  16. Petugas Layanan Informasi menggandakan Informasi yang diminta dan memberikan Informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam pemberitahuan tertulis.
  17. Informasi diberikan kepada Pemohon Informasi dalam bentuk Dokumen Elektronik kecuali dokumen yang hanya tersedia dalam bentuk cetak.
  18. Pengiriman Dokumen Elektronik se bagaimana dimaksud pada angka 1 7 dilakukan melalui e-LID, Pos-el Pemohon, atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan Dokumen Elektronik yang disediakan oleh Pemohon.
  19. Penggandaan dokumen cetak dilakukan oleh Petugas Layanan Informasi.
  20. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13 paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyampaian pemberitahuan perpanjangan waktu kepada Pemohon dalam hal:
    • Pengadilan belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang diminta;
    • Pengadilan belum dapat memutuskan status Informasi yang dimohonkan
    • Informasi yang diminta bervolume besar; dan/ atau
    • Pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana penggandaan.
  21. Setelah menerima Informasi Publik, Pemohon mengisi tanda terima Informasi Publik.

C. BIAYA PENGGANDAAN INFORMASI

  1. Informasi Publik dalam bentuk Dokumen Elektronik diberikan secara cuma-cuma;
  2. Biaya penggandaan Informasi publik dalam bentuk cetak dibebankan kepada Pemohon.
  3. Biaya penggandaan merupakan biaya riil untuk menggandakan Informasi Publik termasuk biaya transportasi
    dan biaya pengiriman.
  4. Pemohon membayar biaya penggandaan Informasi melalui Petugas Layanan Informasi dan Petugas Layanan Informasi memberikan tanda terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.
  5. Seluruh Informasi Publik yang diberikan oleh Pengadilan berdasarkan keputusan ini tidak dikenakan biaya PNBP.