Wonogiri | www.pa-wonogiri.go.id

PA Wonogiri melakukan pelatihan singkat penulisan berita di media online (daring). Pelatihan bertempat di Media Center PA Wonogiri dan dipandu oleh Ahsan Dawi sebagai fasilitator, Senin (17/4/2023). Pelatihan diikuti oleh Tim Pengelola Situs Web (Website) dan Media Sosial PA Wonogiri bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan situs web dan media sosial dalam menunjang tugas pokok pengadilan sekaligus menyiapkan jurnalis muda dari internal pengadilan.

Fasilitator yang pernah menjadi redaktur situs web Badilag mengawali pelatihan dengan mengelaborasi pertumbuhan situs web dan media sosial yang tumbuh sangat pesat di Indonesia. Sejarah perkembangan dan pasang surut situs web di lingkungan peradilan agama yang dimulai sekitar tahun 2006 hingga sekarang juga dikupas untuk memberikan motivasi tambahan kepada para peserta.

Materi-materi pelatihan antara lain: dasar-dasar jurnalistik, komposisi naskah berita online, gaya menulis online (online writing style) yang agak berbeda dengan media konvensional atau media cetak (koran, tabloid, majalah).

Peserta yang sebagian besar merupakan PNS muda yang belum lama dilantik terlihat antusias mengikuti pelatihan tersebut. Apalagi siang itu mereka didampingi langsung oleh Wakil Ketua, Sekteraris, Panitera dan Kasubag PTIP PA Wonogiri.

Salah satu peserta Ajeng bertanya kepada fasilitator berkaitan dengan penulisan news lead atau teras berita yang baik. Fasilitator menjelaskan bahwa teras berita biasanya berada alinea pertama dalam sebuah naskah berita. Jurnalis biasanya menyampaikan inti berita atau fakta terpenting di bagian ini.

Wakil Ketua PA Wonogiri Yudi Hardeos menyambut baik pelatihan singkat penulisan berita di media online. “Setelah mendapat pelatihan ini kami memberikan tugas kepada para peserta untuk membuat berita untuk menyeimbangkan teori dan praktik”, ujar Yudi Hardeos.

PA Wonogiri memang telah mengagendakan tiga tahapan pelatihan penulisan berita di media online, yang meliputi: teori penulisan, praktik penulisan dan uploading ke situs web.

(Zee)

Wonogiri |www.pa-wonogiri.go.id

Hakim mempunyai tugas yang mulia dan berat sehingga kemampuan teknis yustisial hakim harus selalu diasah guna mendapatkan putusan yang berkualitas dan mampu mengikuti perkembangan zaman. “Hakim jangan berorientasi pada kuantitas semata tetapi juga harus mengedepankan kualitas. Hakim jangan terjebak persoalan administrasi hingga lupa meningkatkan kemampuan teknis yustisial,” kata Ketua PA Wonogiri, Ahsan Dawi saat memulai diskusi hakim, hari Kamis (13/4) di ruang media center PA Wonogiri.

PA Wonogiri kembali menggiatkan diskusi hakim yang telah dijadwalkan sepanjang tahun 2023. Diskusi dilakukan sebulan sekali dengan narasumber yang berasal dari kalangan internal hakim PA Wonogiri secara bergantian dengan mengangkat tema seputar permasalahan teknis yustisial. Diskusi hakim edisi April 2023 membahas tentang kedudukan bukti elektronik dalam perkara perdata dengan narasumber Ahsan Dawi.

Ahsan Dawi menjelaskan bukti elektronik telah berkembang pesat dan mempunyai peran penting dan strategis dalam pengungkapan kasus di pengadilan. Peran Hakim menjadi sangat penting dalam proses menilai bukti yang disampaikan ke persidangan. 

Ada banyak kasus hukum yang berkaitan dengan bukti elektronik antara lain: Kasus Ferdi Sambo, Kasus Kopi Sianida Mirna, Kasus Antasari Azhar, Kasus WA chat Habib Riziq, Kasus Pritasari-RS Omni, Kasus Pembunuhan Hakim Jamaludin.

Kedudukan bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Narasumber juga menjelaskan mengenai syarat formil dan materiil bukti elektronik, serta urgensi forensik digital dalam memastikan keotentikan dan menjaga integritas bukti elektronik. Hakim tidak harus menguasai forensik digital – karena prosesnya rumit – namun hakim perlu mengetahui pengetahuan dasar tentang forensik digital, komputer, jaringan, perangkat mobile phone, media penyimpanan, dan lain-lain. Pengetahuan tersebut diperlukan agar hakim tidak gagap ketika disodori bukti elektronik yang harus ia nilai.

Diskusi berlangsung menarik dan interaktif yang melibatkan semua hakim tanpa terkecuali. Apalagi saat membahas sistematika pencantuman bukti elektronik dalam putusan, juga masalah apakah semua bukti elektronik perlu forensik digital, terutama jika dikaitkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan? Bukti elektronik yang diakui atau tidak dibantah pihak lawan masih memerlukan forensik digital?

Masalah lain yang banyak didiskusikan adalah kedudukan bukti elektronik yang tidak melalui forensik digital atau yang tidak memenuhi syarat baik formil atau materiil apa bisa dijadikan bukti permulaan atau persangkaan? Atau malah dikesampingkan/tidak dipertimbangkan?

Banyaknya permasalahan dalam diskusi tersebut antara lain disebabkan belum adanya regulasi Mahkamah Agung yang mengatur bagaimana cara hakim menilai bukti elektronik di persidangan.

(Zee)

Wonogiri | www.pa-wonogiri.go.id

PA Wonogiri mulai menerapkan panggilan sidang melalui surat tercatat terhitung Rabu (6/4)untuk perkara yang didaftarkan secara elektronik. Panggilan dilakukan melalui surat tercatat kepada Tergugat/Termohon jika dalam gugatan/permononan tidak memuat alamat elektronik Tergugat/Termohon. Dalam hal Tergugat/Termohon yang telah dipanggil secara elektronik tidak hadir pada sidang pertama maka untuk persidangan kedua dan seterusnya Tergugat/Termohon harus dipanggil melalui surat tercatat.

Mahkamah Agung RI telah melakukan pembaruan aplikasi SIPP tingkat pertama versi 5.2.0 dan Aplikasi e-Court versi 5.0.0.  Pembaruan ini merupakan tindak lanjut dari Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang PetunjukTeknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Sebelumnya, secara regulasi penerapan e-court secara penuh yang meliputi pendaftaran perkara secara elektronik (e-payment), panggilan secara elektronik (e-summons), dan persidangan secara elektronik (e-litigation) sudah diakomodir dalam Perma dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung, namun secara praktik mengalami banyak kendala. Dengan adanya pembaruan kedua aplikasi tersebut maka e-court bisa diimplementasikan secara penuh.

Sehari setelah Mahkamah Agung mensosialisasikan pembaruan aplikasi SIPP tingkat pertama versi 5.2.0 dan Aplikasi e-Court versi 5.0.0, Rabu (5/4) PA Wonogiri langsung bergerak cepat dengan melakukan koordinasi dengan PT Pos Indonesia Cabang Wonogiri di ruang Ketua PA Wonogiri untuk menerapkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 secara penuh, terutama berkaitan dengan pemanggilan melalui surat tercatat yang melibatkan PT Pos Indonesia selaku penyedia jasa pengiriman surat.

Ketua PA Wonogiri, Ahsan Dawi didampingi Yudi Hardeos (wakil ketua), Suminah (Panitera) dan Zaki Ramadhan (Petuas PTSP) melakukan pembicaraan intensif dengan PT Pos Indonesia Cabang Wonogiri yang diwakili oleh Kepala Cabang dan beberapa staf.

PA Wonogiri dan PT Pos Indonesia Cabang Wonosari mempunyai komitmen bersama untuk menyukseskan implementasi e-court. Dalam pertemuan tersebut disepakati hal-hal teknis yang berkaitan dengan tata cara teknis pemanggilan melalui surat tercatat dan pencegahan hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran pemanggilan yang berpengaruh pada keabsahan persidangan (risk management).

(Zee)