Wonogiri | http://pa-wonogiri.go.id

Mengawali tahun 2024, Pengadilan Agama Wonogiri telah merilis episode terbaru dari Podcast PARI Menyapa (Pengadilan Agama Wonogiri Menyapa). Tepat pada tanggal 23 Januari 2024, Podcast PARI Menyapa episode ke-8 (delapan) telah tayang serta menyapa segenap masyarakat dunia maya yang dapat disaksikan secara resmi melalui kanal Youtube Pengadilan Agama Wonogiri.

Sekilas info, Podcast PARI Menyapa atau Siniar Pengadilan Agama Wonogiri Menyapa merupakan salah satu inovasi dari 8 (delapan) inovasi unggulan yang di-launching secara serentak oleh Pengadilan Agama Wonogiri tahun 2023 silam. Fungsi dari Podcast PARI Menyapa sendiri yaitu sebagai media sharing informasi seputar hukum dan kewenangan Peradilan Agama yang memiliki tujuan sebagai media keterbukaan informasi dan public campaign terhadap tugas, pokok, dan fungsi dari Peradilan Agama.

Di Podcast PARI Menyapa episode yang ke-8 (delapan) ini, bertindak selaku narasumber yaitu Bapak Sekretaris Pengadilan Agama Wonogiri, Suroso, S.H., M.M., yang mengusung tema “Pelaksanaan Anggaran Sebagai Salah Satu Keterbukaan Informasi Publik” dan dipandu secara langsung oleh Staff Kesekretariatan, Silvia Ramadhani, A.Md., selaku pembawa acara.

Dalam siaran Podcast ini, Suroso menjelaskan tentang kegiatan yang termuat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Wonogiri, yang terdiri dari 2 (dua) macam, yang pertama yaitu DIPA 01 (DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dan yang kedua yaitu DIPA 04 (DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama).

Beliau juga menambahkan, untuk Tahun Anggaran 2024 pada DIPA 01 (DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) berisi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan belanja pegawai dan belanja barang. Sedangkan, untuk DIPA 04 (DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama) berisi 3 (tiga) jenis kegiatan, yaitu:

1. Pengadaan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum);

2. Layanan Pembebasan biaya perkara (Prodeo);

3. Layanan Penyelesaian Perkara di Luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling);

Dengan adanya siaran Podcast PARI Menyapa ini, harapannya semoga dapat meningkatkan pemahaman literasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hukum dan kewenangan Peradilan Agama serta membuka ruang komunikasi pada masyarakat umum supaya menjadi lebih luas. Selain itu, hal ini juga merupakan salah satu upaya dari Pengadilan Agama Wonogiri untuk mewujudkan aspek transparansi terhadap keterbukaan informasi publik, yang mana juga sejalan dengan Nilai Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 (enam), yaitu Keterbukaan.

(Shel)

Wonogiri | http://www.pa-wonogiri.go.id/

Angka keberhasilan mediasi di tahun 2023 meningkat cukup drastis dibanding tahun 2022 lalu yang hanya pada angka 25,67%. Dari 170 jumlah keseluruhan perkara yang dimediasi di tahun 2023 (dihitung berdasarkan tanggal laporan mediasi), 67 (enam puluh tujuh) diantaranya (39,41%) berhasil/berhasil sebagian, 100 diantaranya (58.82%) tidak berhasil, dan 3 sisanya (1,76%) tidak layak dikarenaka pihak Tergugat/Termohon pernah hadir saat sidang namun tidak hadir pada mediasi lanjutan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Dari 67 perkara yang berhasil/berhasil sebagian, 1 diantaranya dirumuskan dalam Akta Damai, 10 diantaranya berhasil dengan pencabutan, sedangkan 56 diantaranya berhasil sebagian. Keberhasilan sebagian didominasi oleh perkara asesor maupun kesepakatan di luar surat gugatan/permohonan seperti hak asuh, nafkah anak, nafkah terhutang, nafkah iddah dan mut’ah yang disepakati oleh para pihak di luar perkara pokok tentang perceraian. Banyaknya keberhasilan sebagian memperlancar proses litigasi dan meminimalisir timbulnya permasalahan baru maupun gugatan balik terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak pasca perceraian.

(YH)

Wonogiri | http://pa-wonogiri.go.id

Pengadilan Agama Wonogiri telah menyelesaikan pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi Tahun 2023. Sebagai lembaga pelayanan publik, ekspektasi masyarakat pengguna layanan merupakan tujuan utama yang harus dicapai oleh Pengadilan Agama Wonogiri. Hal ini tentunya demi terwujudnya Kepuasan Masyarakat akan pelayanan di Pengadilan Agama Wonogiri.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencanangkan “Program Prioritas Ditjen Badilag MA RI Tahun 2023”.  Salah satu dari Program Prioritas itu ialah Penguatan Integritas melalui Optimalisasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBM & WBBK).

Pada Semester II telah dilaksanakan survei dari 44 responden pengakses layanan di Pengadilan Agama Wonogiri melalui link simtalak.badilag.net dengan diarahkan oleh Petugas Pelayanan Informasi. Adapun 10 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survei Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Pengadilan Agama Wonogiri (IPKP), meliputi:

1. Prosedur Pelayanan Jelas
2. Prosedur Pelayanan Mudah Dipenuhi
3. Informasi Biaya Pelayanan Diketahui dengan Jelas
4. Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan
5. Waktu Pelayanan
6. Pelayanan Cepat, Tanggap, dan Ramah
7. Keahlian Petugas
8. Tidak Ada Diskriminasi dalam Pemberian Pelayanan
9. Sarana dan Prasanan Tersedia dan Memadai
10. Fasilitas Pengaduan Jelas dan Mudah Diakses

Hasil penyusunan Survei Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Pengadilan Agama Wonogiri pada Semester II Tahun 2023 yaitu 3,974 (99,36%) memperoleh kategori PUAS. Hasil ini meningkat dari nilai sebelumnya pada Semester I yaitu 3,97 (99,25%).

Selain itu, ada 10 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), yaitu :

1. Manipulasi Peraturan
2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh
4. Transparansi Biaya (info tarif via web/petugas)
5. Biaya Tambahan
6. Hadiah
7. Transparansi Biaya (bukti transaksi)
8. Percaloan
9. Perbuatan Curang
10. Transaksi Rahasia

Hasil penyusunan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Agama Wonogiri pada Semester II Tahun 2023 yaitu 3,982 (99,57%) memperoleh kategori BERSIH DARI KORUPSI. Hasil ini meningkat dari nilai sebelumnya pada Semester I yaitu 3,98 (99,50%).

Penyusunan Survey Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Persepsi Anti Korupsi merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan Pencari Keadilan dan menilai tingkat kepuasan Pencari Keadilan terhadap kinerja Pengadilan Agama Wonogiri terutama aparat dan fasilitasnya. Dengan meningkatnya indeks ini, maka Pengadilan Agama Wonogiri tidak akan berhenti untuk selalu berbenah dalam mengevaluasi program dan pelayanan yang efektif dan tepat sasaran demi kepuasan para pihak pencari keadilan.

(ina)

Wonogiri | http://www.pa-wonogiri.go.id/

Pada kesempatan siaran kali ini, Sekretaris PA Wonogiri Suroso, S.H., M.M. menyampaikan salah satu amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Radio Giri Swara FM 94 Kabupaten Wonogiri (Kamis, 18/01), pukul 10.00 WIB.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengurangi dan mencegah praktik korupsi, Pengadilan Agama Wonogiri semaksimal mungkin berupaya melakukan keterbukaan informasi publik. Salah satunya yakni dengan menginformasikan tentang kegiatan yang termuat pada Daftar Isian Anggaran. Pengadilan Agama mempunyai 2 (dua) DIPA yakni yang pertama DIPA 01 (DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dan yang kedua DIPA 04 (DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama).

Sekretaris PA Wonogiri menyampaikan DIPA 04 untuk tahun anggaran 2024 yang mempunyai tiga kegiatan yakni :

1. Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama (POSBAKUM)

Dalam kegiatan ini anggaran untuk Pengadilan Agama Wonogiri tahun 2024 sebanyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan volume 600 jam layanan dalam kurun waktu satu tahun.

Layanan POSBAKUM ini, PA Wonogiri bekerja sama dengan pihak ketiga. Untuk tahun 2024 ini, jasa yang digunakan sesuai dengan yang mendaftar pada bulan Desember tahun 2023 yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan yakni Majelis Hukum dan HAM Wilayah “Aisyiyah” Jawa Tengah.

Untuk mekanisme realisasi, dalam kegiatan ini dalam merealisasikannya dengan sistem pembayaran uang persediaan bendahara pengeluaran dengan sistem dua termin, yakni termin pertama pekerjaan mencapai 50% (lima puluh persen) atau terpenuhinya 300 (tiga ratus) jam layanan, dan seterusnya.  

2. Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui biaya pembebasan biaya perkara (PRODEO)

Bagi perkara prodeo, biaya yang dikeluarkan meliputi biaya proses, biaya pemanggilan sebanyak 3 kali per perkara, dan biaya pemberitahuan hasil putusan sesuai radius panggilan. Dalam kegiatan ini alokasi anggaran untuk PA Wonogiri tahun 2024 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan volume 12 (dua belas) perkara.

3. Perkara di Lingkungan peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan (Sidang Keliling/Zitting Plaats)

Sesuai Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis. Pada kegiatan sidang di luar gedung pengadilan di tahun 2024, PA Wonogiri mendapat alokasi anggaran sebesar Rp25.920.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Mekanisme Realisasi kegiatan ini sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sidang di luar gedung pengadilan dan dibayarkan dengan Uang Persediaan (UP) Bendahara Pengeluaran berdasarkan perkiraan satuan biaya dan perkiraan jumlah sidang di luar gedung Pengadilan. Nantinya, bendahara pengeluaranlah yang mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan dan menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban keuangan.

(Lia)

Wonogiri | www.pa-wonogiri.go.id

Bahwa dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menyebutkan bahwa pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan, yang berfungsi memberikan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum, dan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, serta penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pengadilan Agama Wonogiri telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Majelis Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah Cabang Kabupaten Wonogiri tentang pemberian layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor W11-A26/174/PL.08/I/2023 tertanggal 2 Januari 2023 dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran, terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan berakhir pada 31 Desember 2023.

Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian kerja sama antara Pengadilan Agama Wonogiri dengan Majelis Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah Cabang Kabupaten Wonogiri selaku penyedia jasa Posbakum, bertempat di ruang wakil ketua, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I., mengadakan rapat dengar pendapat sekaligus evaluasi kinerja Posbakum Pengadilan Agama Wonogiri Tahun Anggaran 2023 pada Rabu (17/1) yang dihadiri oleh Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., dan rekan-rekan selaku perwakilan dari Majelis Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah Cabang Kabupaten Wonogiri, dan turut hadir pula Bapak Hasanuddin, S.Ag., selaku Hakim Pengawas Bidang, Bapak Suroso, S.H., M.M., selaku Sekretaris dan Ibu Uswatun Chasanah, S.H., selaku Plh. Panitera.

Dalam sambutan awalnya, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonogiri mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada Posbakum Pengadilan Agama Wonogiri karena telah turut berkontribusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat para pencari keadilan di Pengadilan Agama Wonogiri. Beliau juga menambahkan, dalam 1 (satu) tahun terakhir Posbakum Pengadilan Agama Wonogiri mempunyai kinerja yang baik dan telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu berperan dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Hasanuddin, S.Ag., sebagai Hakim Pengawas Bidang yang terkait dengan pelayanan publik. Beliau menyampaikan, dalam memberikan pelayanan kepada pihak berperkara agar petugas Posbakum tetap berpedoman dengan budaya kerja yang ada di Pengadilan Agama Wonogiri, yaitu 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun). Bapak Sekretaris, Suroso, S.H., M.H., juga menambahkan bahwa apabila terdapat kendala atau halangan pada Posbakum dalam menjalankan tugasnya, bisa langsung dikomunikasikan kepada pimpinan ataupun melalui petugas di Pengadilan Agama Wonogiri supaya bisa dicarikan solusi terhadap kendala atau halangan tersebut.

Majelis Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah Cabang Kabupaten Wonogiri melalui Ibu Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., menanggapi dengan baik terhadap perjanjian kersama dengan Pengadilan Agama Wonogiri selama ini. Beliau juga menyampaikan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan Pengadilan Agama Wonogiri dan tentunya semoga ke depannya kerja sama yang sudah dibangun selama ini senantiasa terjalin dengan baik dan tetap berlanjut untuk tahun-tahun ke depan.

Sebelum rapat diakhiri, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonogiri menyampaikan, bahwa rapat ini merupakan sarana untuk evaluasi dan juga wadah untuk menyampaikan ide-ide atau masukan-masukan serta mengeluarkan pendapat dari masing-masing pihak, dengan harapan setelah mendengar pendapat dan menerima ide ataupun masukan dari masing-masing pihak dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk ke depannya agar kualitas kinerja semakin baik yang berimbas kepada kepuasan para pihak berperkara terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Wonogiri juga akan semakin meningkat.

(MZR)

Sebagai bagian yang berhadapan langsung dengan para pihak berperkara, bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri harus senantiasa memberikan pelayanan yang prima kepada para pihak berperkara dan juga pelayanan yang ada di Pengadilan Agama Wonogiri harus terus terjaga kualitasnya agar para pihak berperkara yang datang merasa puas dengan pelayanan di Pengadilan Agama Wonogiri.

Untuk itu, kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri mengadakan rapat monitoring dan evaluasi kinerja kepaniteraan pada Senin (15/1) bertempat di ruang Ibu Panitera Pengadilan Agama Wonogiri. Fokus utama dalam rapat tersebut adalah evaluasi kinerja kepaniteraan tahun 2023 dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja bagian kepaniteraan tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Ibu Panitera Pengadilan Agama Wonogiri, Suminah, S.H., M.H., serta turut dihadiri oleh jajaran kepaniteraan yang terdiri dari Panitera Muda, Jurusita, Panitera Pengganti, Staff dan PPNPN.
Sebelum memulai evaluasi kinerja kepaniteraan tahun 2023, Ibu Panitera menyampaikan apresiasinya terlebih dahulu kepada seluruh jajaran kepaniteraan atas kinerjanya selama tahun 2023 yang sudah cukup baik dan mampu merealisasikan seluruh anggaran yang diterima di bagian kepaniteraan. Beliau juga menekankan untuk pelayanan yang ada di Pengadilan Agama Wonogiri agar kualitasnya senantiasa dijaga dengan baik, lebih baik lagi kalau bisa ditingkatkan.

Ibu Panitera juga menambahkan, secara garis besar kinerja kepaniteraan untuk tahun 2023 sudah cukup baik, meskipun ada sedikit catatan yang perlu diperbaiki untuk ke depannya. Realisasi anggaran di kepaniteraan juga sangat baik, dimana kepaniteraan mampu merealisasikan anggaran yang diterima, yaitu layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) dengan jumlah pagu 17 perkara dapat terealisasi semua dan layanan sidang di laur gedung (sidang keliling) dengan jumlah pagu 32 kegiatan juga dapat terealisasi semuanya.

Usai evaluasi kinerja, Ibu Panitera menyampaikan rencana kerja kepaniteraan tahun 2024, termasuk di dalamnya realisasi layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) dan layanan sidang di luar gedung (sidang keliling) tahun anggaran 2024. Dalam menyusun rencana kerja dan realisasi anggaran tahun 2024, Ibu Panitera turut melibatkan seluruh jajaran kepaniteraan untuk membantu memberikan usulan dan menyampaikan ide serta gagasan-gagasannya agar kinerja kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri untuk tahun 2024 semakin lebih baik dari tahun sebelumnya.
Sebagai penutup rapat, Ibu Panitera mengingatkan kepada seluruh jajaran kepaniteraan, meskipun masih di awal tahun harus sudah mulai tancap gas dan tidak boleh lengah ataupun terlena karena seperti dalam peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.

(MZR)

Wonogiri | www.pa-wonogiri.go.id

Dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretariat Daerah Pemkab Wonogiri  Nomor 400.12/1223 tentang Rapat Koordinasi Perumusan Strategi Percepatan Layanan Adminduk, Panitera PA Wonogiri Suminah, S.H., M.H. bersama instansi terkait hadiri rapat tersebut pada Rabu (10/01) bertempat di Ruang Telunjuk Sakti Disdukcapil Kabupaten Wonogiri.

Rapat yang dibuka oleh Herdian, S.IP, M.Si selaku Kepala Disdukcapil membahas permasalahan pencatatan sipil yang tengah dihadapi untuk segera mungkin dilakukan strategi percepatan layanan adminduk terkait penerbitan akta pencatatan sipil yang membutuhkan penetapan pengadilan seperti itsbat nikah, gugatan cerai, dan permohonan pengangkatan anak.

Untuk mempercepat layanan tersebut, Suminah menjelaskan bahwa permohonan itsbat nikah, gugatan cerai, dan permohonan pengangkatan anak dapat diselesaikan dengan satu kali sidang apabila semua persyaratan atau alat bukti sudah lengkap dan terbukti. “Untuk dikabulkan atau tidak perkara itu kembali lagi ke pertimbangan hakim”, paparnya. Dalam perkara itsbat nikah, maka saat pernikahan tersebut, para pihak tidak boleh terikat dengan perkawinan lain/perkawinan sebelumnya. Jika ada kasus seperti itu, maka para pihak harus mendaftarkan permohonan izin poligami, dan apabila dikabulkan maka pihak tersebut dapat mendaftar itsbat nikah, kemudian apabila ternyata dalam perkawinan tersebut terdapat perselisihan dan ingin mengajukan perceraian, maka pihak tersebut dapat mendaftarkan gugatan perceraiannya ke Pengadilan Agama.

Begitu pula perkara permohonan asal-usul anak, suami istri harus datang ke PA Wonogiri, dan pengadilan akan menelaah apakah anak itu anak sah/anak kandung/anak biologis. Khusus untuk anak biologis harus melampirkan Hasil Tes DNA. Untuk perkara pengangkatan anak, minimal harus ada surat rekomendasi dari Dinas Sosial Wilayah Jawa Tengah.

Lebih jelasnya, para pihak dapat datang langsung ke PA Wonogiri untuk mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi dan nanti PA Wonogiri yang akan menelaahnya. Kemudian, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Wonogiri, Drs. Teguh Setiyono, M.M. mengharapkan atas hasil rapat ini akan ada rumusan tindak lanjut untuk melakukan akselerasi layanan terpadu yang melibatkan seluruh instansi terkait guna membantu masyarakat secara cepat dan tepat.

(Lia)