Wonogiri | www.pa-wonogiri.go.id

Pada hari Rabu (31/08) Pukul 12.30 WIB, Diskusi Hakim Seputar Tupoksi (DIKSI) kembali hadir, kali ini memasuki episode ketujuh. Diskusi ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Wonogiri beserta seluruh Hakim Pengadilan Agama Wonogiri. Diskusi dibuka oleh Mamfaluthy, S.H.I., M.H. dengan tema pembahasan perceraian yang terjadi dilingkungan TNI dan POLRI. Tema ini dibahas karena sering ditemukan permasalahan ketika persidangan salah satu pihak adalah anggota TNI dan POLRI. Pembahasan ini cukup krusial dikarenakan dalam Peraturan KAPOLRI serta Peraturan Panglima TNI mengatur setiap pengajuan pernikahan, perceraian, dan rujuk oleh anggota TNI dan POLRI harus memperoleh surat izin dari atasan. Namun dalam faktanya banyak kejadian dalam persidangan para pihak yang merupakan anggota TNI dan POLRI belum memperoleh surat izin atasan, hal ini sering terjadi apabila Penggugat merupakan masyarakat sipil.

Bagi para pihak yang sedang berperkara yang merupakan anggota TNI dan POLRI (khususnya Tergugat anggota TNI dan POLRI) belum atau tidak segera mengajukan surat izin kepada atasan untuk perkara perceraian. Hal tersebut menjadi titik fokus. Hakim dalam memutus perkara yang para pihaknya merupakan anggota TNI dan POLRI, melihat beberapa kasus yang diajukan penggugat belom memperoleh izin dari atasan. Tentunya Hakim harus bijak dalam memperoses kasus seperti ini sehingga tidak terjadi permasalahan yang muncul ketika Hakim menetapkan putusan.

DIKSI (Diskusi Hakim Seputar Tupoksi) merupakan inovasi unggulan PA Wonogiri yang bertujuan menyelesaikan perkara tanpa permasalahan yang akan muncul setelah putusan ditetapkan. Maka solusi dari permasalahan tentang perceraian antara TNI dan POLRI melihat dari Peraturan KAPOLRI Nomor 9 Tahun 2010 serta Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 yang menyatakan setiap anggota TNI dan POLRI perlu memiliki surat izin dari atasan sehingga Hakim merumuskan tiga solusi. Solusi pertama ialah pengecekan berkas awal oleh PTSP lebih ketat. Solusi kedua merujuk dari SEMA 10 Tahun 2020 maka sidang ditunda maksimal 6 bulan dengan para pihak atau Pengadilan Agama menyurati instansi terkait mengenai surat izin tersebut. Solusi terakhir koordinasi dengan instansi yang berhubungan tentang pengurusan perizinan yang berkaitan dengan perkara yang timbul di Pengadilan Agama.

(SHV)

Wonogiri | www.pa-wonogiri.go.id

Selasa (30/7) pukul 13.30 bertempat di media center, Pengadilan Agama Wonogiri mengikuti acara Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan agenda persiapan presentasi desk evaluasi.

Pendampingan dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipandu langsung oleh Sekretaris PTA Semarang, Karyarini Fatonah, S.H., M.M., merangkap sebagai nara sumber bersama-sama dengan YM Hakim Tinggi Drs. H. Malik Ibrahim, S.H, M.H. dan Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H.

Pendampingan diikuti oleh Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, Ahsan Dawi; Wakil Ketua, Yudi Hardeos; Koordinator Area I, Hasanuddin; Koordinator Area II, Suminah; Koordinator Area III, Suroso; Koordinator Area IV merangkap Agen Perubahan, Mamfaluthy; Koordinator Area V, Akhmad Junaedi; Koordinator Area VI, Alfajar Nugraha, para Agen Perubahan lainnya yaitu Nur Ichwan dan Muhammad Zaki Ramadhan; Ketua Tim Bahan Presentasi, Sakinah Cherya Maretha Ritonga dan Pelaksana Teknis Zoom Meeting, Sigit Nurdiyanto.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, Ahsan Dawi, memberi motivasi dan berbagai masukan berharga mengenai persiapan desk evaluasi dan targetkan PA Wonogiri raih predikat WBK tahun ini. Selain Pengadilan Agama Wonogiri, pendampingan ini juga diikuti oleh 8 (delapan) pengadilan agama lainnya yaitu PA Ambarawa, PA Banjarnegara, PA Batang, PA Boyolali, PA Klaten, PA Kudus, PA Sukoharjo, dan PA Tegal. Melalui pendampingan ini, masing-masing satker dapat berbagi informasi dan saling bertukar kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan ke depannya.

(YH)

Wonogiri | www.pa-wonogiri.go.id

Selasa (30/07) pukul 08.30 WIB bertempat di ruang Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, diselenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam kerjasama pengantaran surat tercatat (relaas panggilan sidang dan pemberitahuan isi putusan) antara Pengadilan Agama Wonogiri bersama Eksekutif Manajer PT Pos Indonesia Cabang Wonogiri ,

Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Wakil Ketua (Yudi Hardeos), Panitera (Suminah), Sekretaris (Suroso), dan Petugas PTSP (Hermadi dan Muhammad Zaki Ramadhan) serta Tim dari PT Pos Cabang Wonogiri. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan persamaan persepsi dan kualitas kolaborasi dalam kerjasama antar kedua belah pihak.

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Ahsan Dawi menyampaikan pentingnya pemahaman bersama terhadap urgensi relaas panggilan sidang dan pemberitahuan isi putusan dalam proses persidangan, regulasi terbaru berupa PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara Mahkamah Agung RI dengan PT Pos Indonesia (Persero) Pusat.Dengan begitu, proses pengantaran surat tercatat baik berupa relaas panggilan sidang maupun pemberitahuan putusan kepada para pihak dapat berjalan dengan efektif sesuai peraturan yang berlaku.

Beberapa catatan terkait kendala di lapangan dalam pemanggilan para pihak berperkara ada yang perlu diperbaiki ke depannya. Catatan-catatan ini direspon dengan baik sebagai bahan masukan untuk perbaikan oleh PT Pos Indoenesia Cabang Wonogiri.

Selain mengenai surat tercatat, diadakan pula monev terkait salah satu inovasi unggulan PA Wonogiri yaitu PAPA LANGSING (Pengiriman Produk Pengadilan Secara Langsung dan Singkat), yang juga melibatkan PT Pos Indoensia Cabang Wonogiri. Dalam kesempatan tersebut dibahas kembali standar prosedur operasional tentang kelancaran alur dan proses pengantaran akta cerai maupun salinan putusan/penetapan kepada para pihak.

(Kinawi)

Wonogiri | http://pa-wonogiri.go.id

Selasa 23/7/2024, seluruh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mengikuti briefing rutin di ruang PTSP Pengadilan Agama Wonogiri pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 08.15 WIB. Briefing tersebut dipimpin oleh Bapak Hasanuddin, S.Ag. selaku Hakim Pengadilan Agama Wonogiri.

Dalam briefing tersebut, beliau berpesan kepada seluruh petugas mulai dari petugas loket 1, loket 2, loket 3, kasir serta gugatan mandiri untuk senantiasa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Dari mulai para pihak datang untuk mendaftarkan perkaranya, sidang, ketika perkara diputus, sampai dengan pengambilan produk, petugas PTSP selaku garda depan pengadilan harus selalu menerapkan senyum, sapa, salam, sopan dan santun atau lebih dikenal 5 S. Petugas diminta untuk menanamkan dalam diri hal tersebut ketika berinterkasi dengan masyarakat. “Pihak datang karena ada permasalahan, jangan menambah mereka masalah. Sudah sepatutnya kita sebagai pelayan publik memberikan pelayanan yg terbaik untuk masyarakat”, ujar Bapak Hasanuddin. Beliau juga menjelaskan bahwa dengan motto B.I.S.A (Bersih, Integritas, Sinergi, Akuntabel), jika digabungkan bersama-sama maka kita semua pasti mampu untuk mewujudkan pelayanan prima sehingga dapat memberikan rasa puas bagi para pihak berperkara.

(WNisa)

Wonogiri (Kamis, 18/07), pukul 10.00 WIB,  Mamfaluthy, S.HI.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Wonogiri  menjadi narasumber dalam acara SAPAMASGIRI (Siaran Pengadilan Agama di RGS FM untuk Masyarakat Wonogiri) melaksanakan pemaparan dengan tema “Berperkara secara E-Court di Pengadilan Agama Wonogiri” yang disiarkan secara langsung melalui siaran radio pada FM 94 Mhz dan juga ditayangkan melalui kanal Youtube RGS Wonogiri.

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, yang merupakan program dari Ditjen Badilag. Diangkatnya tema “Berperkara secara E-Court di Pengadilan Agama Wonogiri”  merupakan salah satu upaya untuk mensosialisasikan E-Court kepada masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di Kabupaten Wonogiri.

Di Pengadilan Agama Wonogiri, Aplikasi sudah diterapkan sejak 2019. Mamfaluthy, S.HI, M.H menjelaskan “Awalnya E-Court hanya diperuntukkan untuk Advokat saja, namun pada tahun 2022 diperluas untuk masyarakat yang berkepentingan”

Untuk masyarakat yang hendak berperkara secara E-Court memang harus melakukan pembuatan ankun dengan syarat seperti KTP, E-Mail dan nomor HP yang aktif, yang kemudian akan dilakukan verifikasi. Kini masyarakat tidak perlu khawatir, karena di Pengadilan Agama Wonogiri sudah ada Pojok E-Court yang akan membantu pendaftaran perkara, hadirnya Pojok E-Court di Pengadilan Agama Wonogiri merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Selanjutnya, Mamfaluthy, S.HI., M.H menyampaikan beberapa kelebihan berperkara melalui E-Court, yaitu lebih efektif & efisien yakni bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga para pihak yang berperkara. Secara garis besar e-court merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan (justice seeker), selain tentunya menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien.

Namun, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan E-Court salah satunya adalah tidak semua masyarakat dapat mengakses internet serta menggunakan ponsel, selain itu banyak masyarakat yang memilih untuk berperkara secara langsung. Realitanya, presentase pendaftar E-Court di Pengadilan Agama Wonogiri rendah, oleh karena itu Pengadilan Agama Wonogiri mengambil kebijakan bagi pihak berperkara yang tingkat pendidikannya diatas SMA ditawarkan untuk berperkara melalui E-Court.

Pengadilan Agama Wonogiri akan terus mensosialisasikan E-Court perkara kepada masyarakat dengan harapan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

(Siti)

Wonogiri | www.pa-wonogiri.go.id

Pada tanggal 04 Juli 2024 bertempat di Media Center Pengadilan Agama Wonogiri, telah dilaksanakan agenda rutin Podcast PARI Menyapa (PA Wonogiri Menyapa). Podcast PARI Menyapa adalah Podcast yang memberikan informasi dan edukasi yang menarik seputar hukum dan dunia peradilan agama. Saat ini podcast PARI Menyapa sudah berada pada episode ke 12 dengan tema “Peradilan Elektronik dalam Bingkai Maslahah“.

Di Podcast ini, Bapak Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. menjadi narasumber, dan didampingi oleh Sdri. Sakinah Cherya Maretha Ritonga, S.A.P sebagai moderator. Tema podcast yang diangkat kali ini sesuai dengan kaidah fiqh bahwasannya setiap kebijakan yang dilakukan seorang pemimpin/pemerintah harus berdasarkan pada kemaslahatan rakyatnya. Maka sudah menjadi kewajiban pemerintah dan pelayan publik untuk memberikan kemudahan dalam proses dan alur pelayanan publik, khususnya melalui pemanfaatan teknologi dan informasi di era digitalisasi ini.

Melalui podcast ini, Bapak Alfajar menjelaskan bahwa peradilan elektronik merupakan proses beracara secara elektronik dari pengajuan perkara sampai dengan penyelesaian perkara, dimana dalam hal ini semua agenda persidangan terkecuali agenda pembuktian dilakukan secara elektronik, seperti pemanggilan para pihak, pengajuan jawaban, replik, duplik, kesimpulan sampai dengan pembacaan putusan.

Pak Alfajar juga menjelaskan bahwa kedudukan Peradilan Elektronik dalam tinjauan maslahah masuk dalam kategori kebutuhan primer (darruriyat) dimana dengan penerapan Peradilan Elektronik ini 4 (empat) hal pokok dalam pembentukan sebuah kebijakan dapat terjaga yakni dalam hal hifz nafs, hifz aql, hifz mal, dan hifz din.

Melalui podcast ini, para pihak yang hendak berperkara juga akan mendapatkan informasi mengenai peradilan elektronik menggunakan e-court dan pemanfaatannya tentunya juga akan dibantu oleh petugas pelayanan. Sehingga dengan pemanfaatan teknologi akan mempermudah para pihak untuk memperoleh pelayanan serta menghemat waktu, biaya, dan tenaga.

Untuk selengkapnya, podcast PARI Menyapa dapat disaksikan di Youtube Pengadilan Agama Wonogiri.

(yooinnac)