Wonogiri, 30 September 2026 — Pemohon melalui kuasa hukumnya secara resmi mencabut permohonan eksekusi dalam perkara Nomor 2/Pdt.Eks/2025/PA.Wng yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan perkara Nomor 566/Pdt.G/2025/PA.Wng. Permohonan Pencabutan tersebut dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Wonogiri.

Proses pencabutan permohonan eksekusi dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, Nur Hamid, S.Ag., M.H., didampingi Panitera Pengadilan Agama Wonogiri, Dina Munawaroh, S.Ag.
Sebelum pencabutan dilakukan, terlebih dahulu dilaksanakan diskusi dan peninjauan langsung. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi yang berkaitan dengan permohonan eksekusi sekaligus memberikan ruang kepada para pihak untuk menyampaikan dan memahami kondisi perkara.
Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, Nur Hamid, S.Ag., M.H., menyampaikan bahwa proses eksekusi harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, diskusi dan peninjauan langsung menjadi bagian penting sebelum proses pencabutan dilakukan.
“Sebelum pencabutan permohonan eksekusi dilakukan, kami terlebih dahulu melakukan diskusi dan peninjauan langsung. Ini merupakan bagian dari proses agar pencabutan dapat dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Nur Hamid.
Ia menambahkan bahwa Pengadilan Agama Wonogiri terus berupaya memberikan pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara.
Permohonan eksekusi tersebut berkaitan dengan putusan perkara Nomor 566/Pdt.G/2025/PA.Wng yang memuat perkara perceraian serta permohonan terkait pengasuhan anak.

Dalam putusannya, Pengadilan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, berada dalam asuhan ayahnya (Tergugat). Meskipun demikian, putusan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada ibu kandung (Penggugat) untuk bertemu dan mengajak anak sebagai bentuk kasih sayang dan hubungan antara ibu dan anak.
Putusan tersebut juga memuat ketentuan bahwa anak dapat diserahkan secara sukarela dan/atau melalui Pengadilan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Dengan adanya pencabutan permohonan eksekusi oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya pada 30 September 2026 tersebut, Pengadilan Agama Wonogiri selanjutnya menindaklanjuti pencabutan tersebut sesuai dengan ketentuan administrasi dan hukum acara yang berlaku.
Pengadilan Agama Wonogiri terus berkomitmen memberikan pelayanan hukum yang tertib, transparan, dan profesional, dengan tetap mengedepankan kepastian hukum serta kepentingan para pihak dalam setiap proses peradilan. (FGH)


