Latest News

|
PA Wonogiri Laksanakan Konstatering di Desa Nadi untuk Pastikan Keakuratan Objek Sengketa
|
’’Mengawali Tahun 2026, Pengadilan Agama Wonogiri Kembali Laksanakan Sidang di Luar Gedung’’
|
PERTEMUAN RUTIN DHARMAYUKTI KARINI CABANG WONOGIRI
|
Penetapan Agen Perubahan PA Wonogiri Tahun 2026
|
Agenda Kegiatan 2026
Youtube Instagram Facebook Whatsapp

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B

Jl. Pemuda No. 01, Giripurwo, Wonogiri, Jawa Tengah 57612
  • (0273) - 321069
  • pa-wonogiri.go.id
  • pa.wonogiri@yahoo.co.id

ZONA INTEGRITAS

2025

Manajemen Perubahan
Penataan Tata Laksana
Penataan Sistem Manajemen SDM
Penguatan Akuntabilitas
Penguatan Pengawasan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

E-OFFICE

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

” Bersih, Integritas, Sinergi, Akuntabel”
Slide 1
Home / Berita / Pedoman Organisasi dan Administrasi

Pedoman Organisasi dan Administrasi

1. Pedoman Pengelolaan Administrasi

1.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
2.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No18 Th.2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
3.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
4.Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5.Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
6.Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
7.SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang  Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama

2. Pedoman Pengelolaan Pegawai

1.Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI
2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3.PP-No.-34-Tahun-2014-PEROBAHAN-PERATURAN-GAJI-PNS
4.UNDANG-UNDANG-No.-5-TAHUN-2014-TENTANG-APARATUR-SIPIL-NEGARA
5.PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA Pensiun
6.SURAT KEPALA BKN NOMOR K.26-30 V.7-3 99 – BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
7.Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
8.SK Kabawas Nomor 43_2013 tentang Pedoman Audit Kinerja Dan Penilaian Integritas
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

3. Pedoman Pengelolaan Keuangan

1.Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
2.Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.
3.Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
4.Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.
5.Peraturan Menteri Keuangan RI No.113/ PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.
6.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
7.PMK Nomor 32_PMK.02_2018_SBM TA 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019
8.PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018

4. Pedoman Lainnya

1.Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
2.Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
3.Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.
4.Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.
5.Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6.Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.
STATISTIK
Maklumat PPID
Status Layanan

Pengadilan Agama Wonogiri

Kami memberikan

“BISA (Bersih, Integritras, Sinergi dan Akuntabel)”

berita terbaru dari

Pengadilan Agama Wonogiri

PA Wonogiri Laksanakan Konstatering di Desa Nadi untuk Pastikan Keakuratan Objek Sengketa

pa wonogiri 31 March 2026
…
Read More

’’Mengawali Tahun 2026, Pengadilan Agama Wonogiri Kembali Laksanakan Sidang di Luar Gedung’’

arkan intermedia 5 February 2026
…
Read More

PERTEMUAN RUTIN DHARMAYUKTI KARINI CABANG WONOGIRI

arkan intermedia 4 February 2026
…
Read More

Penetapan Agen Perubahan PA Wonogiri Tahun 2026

arkan intermedia 3 February 2026
…
Read More

Agenda Kegiatan 2026

arkan intermedia 15 January 2026
…
Read More

Tekankan Disiplin, Integritas dan Profesionalitas Kerja, Wakil Ketua PA Wonogiri Pimpin Apel Pagi

arkan intermedia 12 January 2026
…
Read More
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookies list
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings