MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B

Jl. Pemuda No. 01, Giripurwo, Wonogiri, Jawa Tengah 57612

ZONA INTEGRITAS

2025

Manajemen Perubahan
Penataan Tata Laksana
Penataan Sistem Manajemen SDM
Penguatan Akuntabilitas
Penguatan Pengawasan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

E-OFFICE

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

” Bersih, Integritas, Sinergi, Akuntabel”

Slide 1
Home / Berita / Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan

Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan

PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN

1. Pedoman Pengelolaan Administrasi

1.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
2.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No18 Th.2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
3.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
4.Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5.Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
6.Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
7.SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang  Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama
8.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan.
9.Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 28/BP/SK/III/2021 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

2. Pedoman Lainnya

1.Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
2.Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
3.Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.
4.Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.
5.Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6.Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.
STATISTIK
Maklumat PPID
Status Layanan
Kami memberikan

“BISA (Bersih, Integritras, Sinergi dan Akuntabel)”

berita terbaru dari

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings