MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B

Jl. Pemuda No. 01, Giripurwo, Wonogiri, Jawa Tengah 57612

ZONA INTEGRITAS

2025

Manajemen Perubahan
Penataan Tata Laksana
Penataan Sistem Manajemen SDM
Penguatan Akuntabilitas
Penguatan Pengawasan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

E-OFFICE

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

” Bersih, Integritas, Sinergi, Akuntabel”

Slide 1
Home / Berita / Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

PEDOMAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

1.UNDANG-UNDANG-No.-5-TAHUN-2014-TENTANG-APARATUR-SIPIL-NEGARA
2.Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
3.SK Kabawas Nomor 43_2013 tentang Pedoman Audit Kinerja Dan Penilaian Integritas
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
8.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil.
9.Keputusan Mahkamah Agung Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Kelas Jabatan Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBBK dan WBBM
11.Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 28/BP/SK/III/2021 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
12.Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878/BP/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya Hal. 3.6 S/D Hal 25.
13.Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
14.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
15.Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2013 Pemberian Tugas Belajar Dan Ijin Belajar.
16.Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

1.Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
2.Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.
3.Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
4.Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.
5.Peraturan Menteri Keuangan RI No.113/ PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.
6.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
7.PMK Nomor 32_PMK.02_2018_SBM TA 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019
8.PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018

PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN, TI, DAN PELAPORAN

1.PP Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
2.Pedoman Perlakuan Akuntansi dan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI
3.UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Pedoman Pengelolaan TI
4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
6.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
7.Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8.Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
9.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 /PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
STATISTIK
Maklumat PPID
Status Layanan
Kami memberikan

“BISA (Bersih, Integritras, Sinergi dan Akuntabel)”

berita terbaru dari

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings