Wonogiri | www.pa-wonogiri.go.id
Pegawai Pengadilan Agama Wonogiri mengikuti Pelatihan PBJ Level-1 Tahun Anggaran 2023 secara online (daring) dan offline (luring/tatap muka). Diawali dengan kegiatan pembukan pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2023 secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan Self Learning melalui MOOC LKPP dari tanggal 09 Oktober s.d 18 Oktober 2023.
Pelatihan dan Uji Kompetensi (PBJ) ini merupakan tindaklanjut dari surat dari Mahkamah Agung RI dengan Nomor Surat: 578/Bld/S/8/2023 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan Level-1 Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta Angkatan III dan IV Kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan BPSDMD Jawa Tengah Tahun 2023.
Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur peradilan khususnya di Pengadilan Agama Wonogiri. Adapun pegawai yang mengikuti pelatihan ini yaitu Sakinah Cherya Maretha Ritonga, S.A.P dan Silvia Ramadhani, A.Md.
Pada pelatihan ini pegawai Pengadilan Agama Wonogiri mempelajari Mata Pelatihan Kompetensi PBJP level 1, antara lain: Pengantar Manajemen Rantai Pasok, Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Cara Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1, Cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Level-1, Cara mengelola Kontrak PBJP Level-1, dan cara mengelola PBJP secara Swakelola Level-1.
Setelah peserta pelatihan melakukan self learning, pembinaan dilanjutkan dengan E-Learning/Synchronous pada tanggal 19 Oktober s.d 24 Oktober, pelatihan dijelaskan oleh Bapak Handoyo Nugroho, S.H., M.H secara daring. Pada pelatihan tersebut Bapak Handoyo Nughroho, S.H., M.H memberikan pengarahan mengenai try out yang akan dihadapi oleh peserta
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pelatihan secara online selanjutnya pegawai PA Wonogiri mengikuti Uji Kompetensi Level-1 secara offline di BPSDM Provinsi Jawa Tengah (26/10).
Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan dapat mencetak para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat PBB (Pengadaan Barang dan Jasa) Pemerintah yang selalu memegang teguh Prinsip Barang/Jasa yang efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak Diskriminatif, serta akuntabel sehingga tercipta sumberdaya manusia yang cakap dan berkualitas.
(slvrmd)
