November, 2024 - Pengadilan Agama Wonogiri

Episode Ke-18 PARI Menyapa – “Kesekretariatan salah satu Fondasi Utama dalam menjalankan Roda Pengadilan”

Diposting pada 14 November 2024

Kamis, 14 November 2024 Pengadilan Agama Wonogiri kembali merilis Podcast PARI Menyapa (Pengadilan Agama Wonogiri Menyapa) yang berjudul “Kesekretariatan salah satu Fondasi Utama dalam menjalankan Roda Pengadilan”. Pada Podcast kali ini ditemani oleh Sekretaris Pengadilan Agama Wongiri yakni Bapak Suroso, S.H., M.M dan Dyah Kartika Sukmawati, S.Ak sebagai pemandu acara.

Pada kesempatan tersebut Sekretaris PA Wonogiri menyampaikan bahwa dalam instansi peradilan, Pengadilan Agama Wonogiri ini adalah sebuah mobil. Mobil tidak mungkin akan bisa melaju begitu saja tanpa kendali, mesin serta roda. Dalam hal ini Pimpinan sebagai kendali, Kepaniteraan sebagai mesin, dan Kesekretariatan sebagai roda.

Dengan roda yang baik, dan sistim kendali yang baik, maka mobil akan sampai di tujuan dengan selamat. Roda sangatlah penting artinya bagi sebuah mobil, terutama menyangkut aspek penggerak atau supporting unit. Untuk itu roda harus menjadi salah satu prioritas utama yang harus diperhatikan. Hal ini sejalan dengan definisi Kesekretariatan Pengadilan Agama, yakni aparatur sipil negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pada pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Agama.

Dalam era perkembangan sistem peradilan yang semakin modern, Kesekretariatan menjadi salah satu fondasi utama dalam menjalankan roda peradilan. Materi kesekretariatan ini melibatkan berbagai aspek penting, mulai dari pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan, sampai dengan pengelolaan teknologi informasi. Keberhasilan suatu pengadilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas putusan hakim, tetapi juga oleh ketertiban administratif yang dijaga melalui kesekretariatan yang efisien sebagai support system dari core bisnis sebuah Pengadilan. Kalau membahas tentang kesekretariatan Pengadilan Agama, penting untuk memahami peran utama dalam mendukung proses peradilan. Penanganan dokumen-dokumen peradilan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta komunikasi internal yang lancar menjadi kunci utama dalam menjaga integritas sistem peradilan. Kesinambungan informasi antara petugas kesekretariatan dan pihak-pihak terkait memastikan bahwa proses berjalan dengan baik. Keterbukaan terhadap teknologi dan implementasi sistem informasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi. Dengan demikian, pengadilan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan menjaga kepercayaan terhadap sistem peradilan, dan ini juga merupakan tanggung jawab di bidang Kesekretariatan.

(slvrmd)

Perkuat Budaya Antigratifikasi, PA Wonogiri Ikuti E-Learning oleh KPK

Diposting pada 7 November 2024

Wonogiri | http://www.pa-wonogiri.go.id

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi pada pelayanan publik bagi Pejabat dan Aparatur di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, Mahkamah Agung menyediakan Kelas E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi pada LMS ACLC-KPK di tautan https://newlearning.kpk.go.id

Kelas e-learning peningkatan pemahaman gratifikasi dilaksanakan dalam 2 (dua) batch, yang diikuti oleh 3 (tiga) aparatur Pengadilan Agama Wonogiri yaitu Alfajar Nugraha (Hakim) dan Suroso (Sekretaris) pada Batch 1 yang dimulai pada tanggal 4 November 2024, dan Yudi Hardeos pada Batch 2 yang dimulai pada tanggal 7 November 2024.

Materi E-Learning diantaranya mengenai gratifikasi, suap dan pemerasan, dampak gratifikasi, mekanisme pelaporan gratifikasi, gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan, hadiah yang tidak dikategorikan sebagai gratfifikasi, peran Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dalam Pengendalian Gratifikasi, serta nilai-nilai antigratifikasi dalam perpektif budaya dan agama.

Penerima gratifikasi harus melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam waktu 10 hari kerja atau langsung kepada KPK maksimal 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan. Pelaporan juga dapat dilakukan secara online melalui Aplikasi Pelaporan Gratifikasi Secara Online (GOL), melalui pos, atau datang langsung ke gedung KPK. Bila melalui UPG, maka UPG akan meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dalam waktu 10 hari kerja.

KPK akan melakukan penanganan laporan gratifikasi, termasuk verifikasi, klarifikasi, analisis, dan penetapan status kepemilikan, dalam waktu 30 hari kerja terhitung sejak berkas yang lengkap diterima KPK. Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum. KPK wajib memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi yang telah menyampaikan laporan.

Ditutup dengan kegiatan post-test dan pengunduhan sertifikat, e-learning ini diharapkan mampu mendukung kampanye publik antigratifikasi yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh Pengadilan Agama Wonogiri dan dapat menjadi bahan internalisasi bagi para pegawai dalam meningkatkan pemahaman seputar gratifikasi.

(YH)

Rapat Koordinasi Sekretaris Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah

Diposting pada 5 November 2024

Semarang, 4 s.d. 5 November 2024. Sekretaris Pengadilan Agama Wonogiri Suroso, S.H., M.M. menghadiri undangan rapat koordinasi yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam rangka mempersiapkan langkah-langkah pada akhir tahun anggaran 2024.

Acara rakor berlangsung dua hari dan bertempat di pondok Panorama Umbul Sidomukti Unggaran, Kabupaten Semarang, rakor tersebut diawali dengan sambutan dan pembinaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H. dan dihadiri oleh seluruh Sekretaris Pengadilan Agama se-Jawa Tengah.

Dalam acara rapat koordinasi ini diharapkan seluruh Pengadilan Agama di bawah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dapat optimal dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2024.

(sukmaalhn)

Angkat Isu Krusial, Panitera PA Wonogiri Ulas Tuntas Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Diposting pada 1 November 2024

Wonogiri | http://www.pa-wonogiri.go.id

Pada episode #17 PARI Menyapa (31/10) bertempat di studio podcast Pengadilan Agama Wonogiri, Panitera Suminah, dengan dimeriahkan oleh Host Kinanthi Anindyta, mengajak Sobat PARI Menyapa untuk “melek” hukum terkait hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian, mengingat mereka adalah unsur keluarga yang paling terdampak dengan adanya perceraian antara suami istri.

Isu tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundangan lainnya bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian diantaranya yaitu nafkah mut’ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah, mahar terhutang, nafkah lampau serta harta bersama, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak perempuan.

Sedangkan hak-hak anak pasca perceraian adalah anak memiliki hak untuk tetap mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan dari kedua orangtuanya. Dalam hal pembiayaan pemeliharaan serta pendidikan terhadap anak pasca perceraian merupakan tanggungjawab dari ayahnya di mana di dalam KHI hal tersebut dikenal dengan istilah nafkah hadhanah, sebagai perwujudan hak-hak anak sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal kelayakan besaran nafkah, Suminah mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 bahwa kriteria besaran nafkah adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, yaitu fakta kemampuan ekonomi suami/take home pay dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.

Dalam perkara cerai talak, lanjut Suminah, waktu pembayaran nafkah sebagaimana SEMA No. 1 Tahun 2017 bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. Sedangkan waktu pembayaran nafkah pada perkara cerai gugat, maka berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019, nafkah harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai, yang mana ketentuan amar tersebut harus dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.